RIAU24.COM -Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan mempertanyakan dasar hukum pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membahas program makan siang gratis ala pasangan calon (paslon) nomor urut 2 Prabowo-Gibran. 

Makan siang gratis merupakan program yang dicanangkan oleh pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. 

Paslon tersebut saat ini unggul dalam rekapitulasi suara sementara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

“Negara itu kan bergerak menggunakan aturan hukum, bukan? Ketika sudah ada surat keputusan KPU nomor sekian, tanggal sekian, tahun sekian, ditetapkan pasangan A-B-C-D menjadi pemenang, nah, itu menjadi dasar untuk pemerintah mengakomodasi. Tapi kalau belum ada keputusan, lalu apa dasarnya,” kata Anies kepada wartawan di Kampung Akuarium, Jakarta Utara, Minggu (3/3/2024). 

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini memaparkan, dalih pemerintah melakukan hal itu untuk memfasilitasi program pemenang Pilpres 2024 sebetulnya merupakan hal baik, karena menunjukkan jaminan keterbukaan adanya program tersebut di APBN. 

Kendati demikian, dia kembali menekankan bahwa pemerintah mestinya mulai membuka diri kepada pemenang pilpres usai terdapat keputusan resmi KPU.