Di tempat yang sama, mantan Menteri ESDM Sudirman Said memaparkan gagasan dasar kepemimpinan Indonesia harus dibedakan secara mendasar dengan jabatan atau kedudukan. 

Pasalnya, kepemimpinan merupakan perilaku yang dibentuk oleh kompetensi, karakter dan nilai-nilai yang memandu tumbuh kembang pribadi individu.

"Apakah seorang pejabat publik merupakan pemimpin atau bukan, tentu tergantung perilaku dalam menjalankan tugas-tugasnya," kata Sudirman.

Sudirman menambahkan situasi sosial politik yang berkembang saat ini kurang mendukung bagi pengembangan kepemimpinan yang ideal.

Baginya, ekosistem kepemimpinan nasional kini berisi menguatnya politik dinasti dan keberpihakan kekuasaan dalam proses elektoral.

"Karena itu, kita memerlukan sebuah Undang-undang yang mengatur rekrutmen kepemimpinan publik agar memasukkan pula syarat-syarat kualitatif. Proses seleksi kepemimpinan nasional tidak bisa hanya ditentukan angka-angka sehingga menyebabkan demokrasi kehilangan ruh substansial," kata dia.