"Melalui BPDP-KS, kita memiliki kesempatan untuk mengatasi tantangan tersebut, melalui program-program kolaborasi dari BPDP-KS, Dinas perkebunan dan BRK Syariah yang nantinya tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan produktifitas dan kesejahteraan petani, tetapi juga untuk memperbaiki lingkungan dan menjaga keberlangsungan kelapa sawit di Provinsi Riau," tutur Suharto lagi.

Dalam acara sosialisasi itu, sebanyak 12 Branch Manager BRK Syariah wilayah Riau beserta beserta Kepala Dinas Perkebunannya yang hadir melakukan diskusi terkait kendala yang ditemukan di lapangan terkait program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) ini dengan dua narasumber yaitu Pimpinan Penghimpunan Dana BPDP-KS, Munir dan Kepala Bidang Produksi Perkebunan Provinsi Riau, Vera Virgianti. 

Beberapa kendala proses pengusulan program PSR yang biasa terjadi yaitu persyaratan pengusulan PSR yang sulit untuk dipenuhi misalnya surat bebas HGU dan lahan kawasan hutan, belum ada norma waktu dalam verifikasi baik onsite maupun ondesk yang dilakukan oleh Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan. 

Selanjutnya penundaan mengikuti pengusulan program PSR dikarenakan isu perubahan besaran dana PSR menjadi Rp60 juta per hektare dan SDM yang kurang memadai dari pihak lembaga pekebun untuk mengajukan pengusulan program PSR. 

"Terkadang lembaga pekebun ini malu bertanya, ini peran Dinas Perkebunan untuk mengedukasi pekebun tentang program ini. Melakukan kordinasi yang intensif kepada pekebun tentang teknis program PSR ini," kata Pimpinan Penghimpunan Dana BPDP-KS, Munir menambahkan.

Demikian pula disampaikan Kepala Bidang Produksi Perkebunan Provinsi Riau, Vera Virgianti di akhir acara. Ia sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan BRK Syariah terhadap program PSR ini.