RIAU24.COM - Pemerintah Ukraina telah melarang penggunaan Telegram pada perangkat resmi yang digunakan oleh pejabat pemerintah, personel militer dan pekerja kritis karena yakin musuhnya Rusia dapat memata-matai pesan dan pengguna, pernyataan Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina pada Jumat (20 September).

Dalam sebuah pernyataan, Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional mengatakan bahwa mereka mengumumkan pembatasan setelah Kyrylo Budanov, kepala badan intelijen militer GUR Ukraina, memberikan bukti kemampuan dinas khusus Rusia untuk mengintip Telegram.

Menurut database Telemetrio, sekitar 33.000 saluran Telegram aktif di Ukraina.

"Pembatasan hanya berlaku untuk perangkat resmi,"  bunyi pernyataan itu lebih lanjut.

Andriy Kovalenko, kepala Pusat Penanggulangan Disinformasi Dewan Keamanan, memposting di Telegram bahwa pembatasan hanya berlaku untuk perangkat resmi dan bukan telepon pribadi.

Telegram banyak digunakan di Ukraina dan Rusia dan telah menjadi sumber informasi penting sejak invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022.