"Tetapi di masa Pak Jokowi, ada semacam penomorduaan demokrasi, yang kemudian pada akhirnya Pak Jokowi merasa tidak ada persoalan," katanya.

Salah satu dosa Jokowi dalam pemburukan demokrasi, kata Saidiman, telah dilakukan sejak pertama kali membentuk Kabinet Kerja jilid 2 dengan menggandeng Prabowo Subianto sebagai menterinya. Padahal pada Pilpres 2019, Prabowo merupakan lawan politik Jokowi.

Jokowi disebut menganggap keputusan itu baik-baik saja, bahkan dikatakan demi persatuan. 

Padahal, lanjut Saidiman, dengan dalih persatuan itu yang terjadi pada akhirnya justru pelemahan oposisi.

(***)