RIAU24.COM - BENGKALIS - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis memastikan kondisi keuangan di kas daerah masih aman dan tersedia untuk membayar kegiatan sumber dari dana earnmark (dana yang telah ditentukan peruntukkannya) seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik maupun non fisik, dan DAU peruntukan.

Demikian diungkapkan Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Bengkalis Akhmad Sudirman Tavipiyono, Kamis 24 Oktober 2024.

Ketersediaan dana di kas daerah tersebut, maka pihak penyedia jasa/kontraktor tidak perlu khawatir. Perangkat  Daerah  atau  penyedia jasa/kontraktor dapat mengajukan pembayaran yang kegiatannya bersumber dari dana earnmark.

Seperti diketahui, pada akhir September 2024 lalu, Pemerintah Kabupaten  Bengkalis  telah menerima penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan. Dana tersebut disalurkan untuk membayar  Alokasi Dana Desa (ADD) yang beberapa waktu lalu sempat tertunda.

Kemudian untuk pembayaran gaji PNS, PPPK serta gaji honorer dan pendamping desa, pembayaran tambahan penghasilan (TPP) PNS dan PPPK, pembayaran operasional perangkat daerah serta kebutuhan untuk akselerasi percepatan pembangunan.

Untuk pembayaran hibah kepada organisasi keagamaan, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ).