Apalagi mengingat kondisi ekonomi masyarakat di sektor kelautan dan perikanan masih membutuhkan bantuan dari negara.

"Untuk itu, efektivitas pencapaian target sasaran program dan kegiatan 2025 harus tetap terjaga. Apalagi mengingat kondisi ekonomi masyarakat di sektor kelautan dan perikanan masih membutuhkan bantuan dari negara,” ujar Titiek.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan surat edaran yang meminta pejabat negara melakukan efisiensi belanja perjalanan dinas.

Efisiensi tersebut merupakan tidak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet 23 Oktober dan 6 November 2024.

"Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden RI dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 agar Kementerian/Lembaga melakukan efisiensi Belanja Perjalanan Dinas TA 2024," tulis surat bernomor S-1023/MK.02/2024.