Selain itu, Sanusi bertanya mengenai kemungkinan PT. BLJ untuk mengembangkan bisnis lainnya di luar sektor migas yang dapat berkontribusi bagi perkembangan ekonomi Bengkalis.

Beni Firdaus, Humas PT. RPR, menjelaskan bahwa PT. RPR, yang merupakan anak perusahaan dari PT. Riau Petroleum, diberi mandat untuk mengelola hak atas PI 10% di Wilayah Kerja Rokan. Dana PI 10% ini akan dikelola melalui BUMD dan bukan berasal dari APBN atau APBD, serta digunakan sesuai dengan regulasi daerah masing-masing.

Anggota Komisi III, Adihan, SH, juga mengajukan pertanyaan terkait perhitungan deviden per kabupaten, senada dengan Wakil Ketua Komisi III Rahmad yang menginginkan agar investasi daerah dapat mensejahterakan masyarakat sehingga perhitungan dividen bagi setiap daerah harus diketahui bagaimana hasilnya, yang dijelaskan oleh PT. RPR berdasarkan kajian kandungan minyak di daerah masing-masing yang menjadi kesepakatan bersama antara pemerintah provinsi dan kabupaten.

Direktur PT. RPR Ferry Andriardi mengungkapkan bahwa dana PI 10% akan masuk ke BUMD, dan mereka berharap investasi ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi seluruh daerah yang terlibat. PT. RPR juga berharap agar seluruh pihak dapat bekerja sama untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan investasi ini.

Di akhir pertemuan, Sanusi menyatakan harapannya agar PT. RPR dapat lebih berperan aktif dalam berkontribusi terhadap pembangunan daerah, dan Komisi III DPRD Kabupaten Bengkalis siap terlibat dalam proses pengembangan selanjutnya.

Sementara itu, Manager PT. BLJ mengungkapkan bahwa perusahaan telah menyusun rencana bisnis untuk tahun 2025 dan menargetkan pengembangan sumber daya manusia yang profesional serta perbaikan administrasi pada tahun 2024 untuk mendukung kemajuan perusahaan yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.