RIAU24.COM - Pemerintah Provinsi Riau menghadapi perbedaan pendapat soal besaran defisit APBD 2025. Gubernur Riau Abdul Wahid menyatakan defisit mencapai Rp3,5 triliun, sementara Wakil Gubernur menyebut hanya Rp132 miliar.  

Pj Sekda Riau Taufiq Oesman Hamid menjelaskan, defisit Rp3,5 triliun muncul setelah kalkulasi ulang akibat realisasi pendapatan 2024 yang hanya tercapai 85,38%. Hal ini memicu tunda bayar dan potensi penurunan pendapatan 2025 sebesar Rp1,3 triliun, dengan perkiraan maksimal pendapatan hanya Rp8,2 triliun.  

Di sisi lain, belanja diprediksi membengkak menjadi Rp11,7 triliun akibat tunda bayar Rp916 miliar, bagi hasil kabupaten/kota Rp550 miliar, dan belanja pegawai Rp705 miliar yang belum teranggarkan. Selisih pendapatan dan belanja inilah yang memicu defisit Rp3,5 triliun.  

Sementara, angka Rp132 miliar merujuk pada defisit awal yang tercantum dalam APBD 2025 dan rencananya akan ditutup dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).  

"Kita tunggu audit BPK untuk memastikan realisasi SiLPA. Yang perlu diwaspadai adalah dampak domino ketidakcapaian pendapatan 2024 ke APBD 2025," tegas Taufiq. Senin 24 Maret 2025.