RIAU24.COM -  SELATPANJANG - Masalah pendidikan menjadi prioritas tertinggi dalam menentukan kebijakan dan keuangan di setiap Pemerintah Daerah. Nilainya minimal 20 persen.

Makanya tak heran jika anggaran daerah lebih besar dialokasikan ke bidang Pendidikan. Bahkan melebihi bidang kesehatan yang hanya minimal 10 persen.

Agar kebijakan dan anggaran yang dialokasi besar itu bisa tepat sasaran dan efektif dalam mengatasi persoalan pendidikan, dibutuhkan pengawas yang benar-benar bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Sehingga penanganan masalah pendidikan bisa on the track.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepulauan Meranti, Drs H Nuriman Khair MM yang dikonfirmasi, Kamis 17 Januari 2019 menegaskan seluruh pengawas harus turun ke sekolah.

Selain untuk mengecek kondisi dan operasional sekolah, juga memastikan kinerja guru dan Kepala Sekolah, apakah sudah dilaksanakan dengan benar.

"Kemudian dapat melaporkan sesuai dengan kondisi ril di lapangan. Agar kebijakan untuk membangun pendidikan dapat terevaluasi dengan benar dan baik. Yang paling penting bagaimana kebijakan itu untuk mengatasi persoalan yang benar-benar terjadi," ungkapnya.

Mulai dari bagaimana kondisi sekolah secara fisik, ketersediaan peralatan atau meubeler, sampai mutu dan standar pendidikan yang disajkan para guru kepada siswa. Termasuk persoalan lain yang mungkin kebijakannya ada di luar Disdik.

"Laporan pengawas salah satu instrumen untuk membangun kebijakan Pemerintah Daerah. Sebab laporan tersebut akan menjadi referensi nantinya," tambahnya.

Oleh karena itu ia akan berupaya memaksimalkan tenaga pengawas yang ada di Disdikbud. Agar harapan tadi bisa diwujudkan secara nyata.

"Saya membutuhkan komitmen pengawas sekolah kita. Karena pengawas menjadi ujung tombak dalam mengkroscek kondisi dan situasi pendidikan kita," kata Nuriman.(***)

R24/phi