RIAU24.COM -  Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Muhammad Said Didu, menyentil anggaran kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke daerah, dalam akun twitternya. Sentilannya disambut heboh netizen. Beragam komentar pun terlontar. Ada yang mengecam, ada juga yang pro.

Dalam kicauannya, Said Didu memposting foto surat yang diduga permintaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDDT). Instansi negara itu, meminta BNI membiayai kunjungan Jokowi ke Garut, Jawa Barat.

Surat itu terkait agenda Jokowi ke Kabupaten Garut pada Sabtu 19 Januari 2019 kemarin. Di dalam surat itu disebutkan agenda Jokowi dilaksanakan di Sarana Olah Raga (SOR) Jl. Merdeka Kota Garut.

"Lihat surat ini, Kementerian desa pun "meminta" BUMN @BNI menanggung kunjungan Presiden yg sepertinya kegiatan tsb bukan acara @BNI," kata Said Didu dalam akun Twitternya, @saiddidu yang dikutip viva.coid, Minggu 20 Januari 2019.

Dalam postingan itu, Said mengungkapkan herannya. Karena seharusnya dana BUMN tak bisa digunakan untuk kunjungan terkait kepentingan Jokowi dan rombongan.
         

"Dana BUMN tdk boleh digunakan utk hal2 seperti ini. Ayo mari kita awasi "sponsor" BUMN yg melanggar aturan," jelas Said.

Selanjutnya, ia pun menceritakan kebijakan saat masih menjadi Sekretaris Kementerian BUMN. Saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY masih menjabat Presiden RI. Ketika itu, SBY menerima penghargaan internasional. Ketika itu, banyak BUMN yang ingin membuat iklan ucapan selamat. Namun Kementerian BUMN dengan tegas melarangnya.

"Uang BUMN hanya blh digunakan untuk kegiuatan BUMN, tdk boleh utk kekuasaan dan biayai pemerintah. Bahkan perjalanan dinas staf Kem BUMN pun tdk boleh dari BUMN," kata Said yang juga eks Stafsus Menteri Energi Sumber Daya Mineral itu. ***

R24/wan