Menu

Deflasi Riau Tertahan di Harga Tiket Pesawat

Muhammad Iqbal 3 Feb 2019, 13:24
Kepala BPS Riau, Aden Gultom
Kepala BPS Riau, Aden Gultom

RIAU24.COM - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Riau, Aden Gultom mengatakan bahwa angkutan udara masih menjadi salah satu penyebab Inflasi di Riau.

Dia mengatakan bahwa, tidak turunnya harga tiket itu bahkan berdampak sampai ke hunian hotel di Riau. "Kalau mau ke Jakarta mahal Rp 1 jiluta keatas, lebih murah transit ke Kuala Lumpur," kata Aden belum lama ini.
zxc1

Dia menjelaskan pada Januari 2019, kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan memberikan sumbangan andil inflasi sebesar 0,01 persen, dengan komoditas penyumbang inflasi adalah angkutan udara dengan andil sebesar 0,05 persen.

"Sedangkan komoditas penyumbang andil deflasi yaitu 
bensin dengan andil deflasi sebesar 0,03 persen," tuturnya.

Meski demikian, inflasi dari sektor angkutan udara itu tertutup dengan cabai merah, bensin, bawang merah, bayam, ikan mujair, buncis, tomat sayur, sepat siam, dan lain-lain yang mengalami deflasi.

"Kalau angkutan udara itu tidak inflasi, Riau bisa deflasi sekitar  1 persen lebih. Maka itu kita mencatat bahwa harga tiket masih inflasi di Riau," jelasnya.

Kemudian, pada bulan Januari 2019, Provinsi Riau mengalami deflasi sebesar 0,06 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 136,61. Dengan demikian 
deflasi Tahun Kalender sebesar 0,06 persen, dan Inflasi Year on Year (Januari 2019 terhadap Januari 2018) sebesar 1,81 persen.
zxc2

Aden menjelaskan, deflasi Riau bulan Januari 2019 terjadi karena adanya penurunan harga pada kelompok pengeluaran bahan makanan sebesar 0,82 dan kelompok pengeluaran pendidikan, rekreasi dan olah raga 
sebesar 0,002 persen.

Sedangkan enam kelompok pengeluaran lainnya mengalami inflasi,yaitu kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,29 persen, kelompok sandang sebesar 0,26 persen, kelompok kesehatan sebesar 0,23 persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,16 persen, dan kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,05 persen.

Bps