RIAU24.COM -  TEMBILAHAN - Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan, ancam akan mencoret Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak selaras dengan visi misi daerah.

Pernyaraan ini disampaikan Bupati, saat menyampaikan sambutan dalam pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrembang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Gedung Engku Kelana Tembilahan, Senin (4/2/2019).

"Kita akan evaluasi seluruh RKA yang ada. Saya akan rasionalisasikan kalau ada RKA yang tidak menjurus kepada visi pembangunan daerah," tegas Bupati.

Pernyataan itu bukan tanpa alasan. Sebab, sebelum Musrembang, Bupati sempat melihat langsung RKA sejumlah OPD.  Dilihat dari judul, hampir semua yang dilihat saat itu cukup baik, karena terintegrasi dengan program pembangunan lima tahun ke depan.

"Tapi sayangnya, banyak RKA yang isinya hanya perjalanan dinas. Sedangkan untuk program-program yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi masyarakat, sangat kecil persentasinya," keluh Bupati.

Hal demikianlah, menurut Bupati yang perlu untuk disempurnakan. Artinya, dia menginginkan program OPD tidak lari dari arah peningkatan ekonomi masyarakat dan infrastruktur. Termasuk kegiatan lain yang dibutuhkan masyarakat.

Saat itu dia juga berharap agar dalam penyusunan RPJMD benar-benar memperhatikan kondisi ril yang ada dilapangan. Diantaranya, pembangunan Inhil yang akan berdampak kepada tingkat kesejahteraan masyarakat luas.

Oleh karena itu, Bupati melibatkan pengusaha dalam penyusunan RPJMD dan pihak-pihak berkompeten lainnya. Tujuanya, lanjut Bupati, untuk mendapatkan banyak masukan dari sluruh komponen yang dimaksud.

"Sehingga dalam 5 tahun kedepan visi misi daerah dapat terwujud,"paparnya.

Bercerita masalah ekonomi, di Inhil cukup besar peluangnya. Apalagi jika dikaitkan dengan potensi daerah. Seperti perkebunan kelapa. Disnilah pentingnya titik berat RPJMD yang mengaitkan dengan sektor-sektorperkebunan kelapa dalam.

Beberapa upaya yang dilakukan, dalam mendongkrak perekonomian ditengah rendahnya harga kelapa adalah, melalui program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi. Serta mendorong pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diseluruh desa.

Selain Bupati Musrembang RPJMD ini dihadiri Sekda Provinsi Riau H Ahmad Hizaji, Wakil Bupati Inhil H Syamsuddin Uti, Sekda Inhil H Said Syarifuddin, Wakik Ketua DPRD Inhil H Marianto, unsur Forkompimda dan Pemkab diluar Riau, seperti Jambi dan Kepri.***

Adv/diskominfops Inhil/dana