RIAU24.COM - Wakil Ketua Fadli Zon tidak mendukung soal pemberian Penghargaan kemerdekaan Pers pada Jokowi. Menurutnya penghargaan yang diberikan itu tak pantas dan sangat ironis diberikan pada Jokowi. 

"Pemberian penghargaan Kemerdekaan Pers kepada Joko Widodo pada puncak peringatan Hari Pers Nasional yang diselenggarakan di Surabaya hari ini, 9 Februari 2019, sangat ironis. Ini seharusnya membuat insan pers merasa prihatin,"ujar Fadli Zon dilansir Dari Detik Sabtu 9 Februari 2019.

Fadli mengatakan penghargaan diberikan itu di tengah kembali maraknya fenomena 'blackout' untuk berita-berita yang dinilai bisa merugikan penguasa. Fadli mencontohkan berita soal Reuni Alumni 212. 

"Selain itu masih hangat pemberian remisi terhadap otak pembunuhan wartawan Radar Bali yang membuat banyak orang marah. Penghargaan kepada Pak Jokowi itu memang pantas dikritik. Perlukah pers menjilat pada kekuasaan yang seharusnya mereka kontrol dan awasi?" Kata wakil Ketua DPR itu. 

Menurut Fadli, semua pihak perlu menyadari bahwa institusi pers bukan hanya mewakili para pekerja pers atau pemilik industri media semata. Melainkan juga mewakili suara dan kepentingan publik. 

Karena itu, pada peringatan Hari Pers Nasional ini, Fadli berharap agar pers bisa mengingat kembali khittah-nya sebagai 'fourth estate', alias pilar keempat demokrasi. 

"Di tengah-tengah banyaknya persoalan yang membelit pilar demokrasi lainnya, kita berharap agar pers tak kehilangan fungsi sebagai alat kontrol kekuasaan. Tugas pers memang bukanlah menyanjung-nyanjung pemerintah, tapi mengawasi mereka. Selamat Hari Pers Nasional!" pungkasnya.

Presiden Jokowi sebelumnya menghadiri puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) digelar di Surabaya. Jokowi menerima Penghargaan Kemerdekaan Pers karena dinilai sebagai tokoh yang memiliki kepedulian terhadap pers Indonesia.