RIAU24.COM -  Soal lahan milik calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto di Kalimantan Timur, marak disorot di sejumlah media massa saat ini. Hal itu setelah capres Petahana Joko Widodo (Jokowi) sempat menyinggung lahan itu saat debat capres akhir pekan kemarin.

Menanggapi keberadaan lahan Prabowo tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan, lahan tersebut tidak ada masalah. Karena proses kepemilikannya oleh Prabowo, sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Tanah Air.

Awalnya, lahan tersebut menjadi kredit macet di Bank Mandiri. Setelah lahan itu diambil alih Prabowo, tidak ada lagi kredit macet tersebut, karena lahan dibeli secara cash. Selain itu, pemerintah ketika itu mempersilakan Prabowo untuk membeli lahan itu dengan alasan agar tidak sampai jatuh ke tangan asing. Total luas lahan tersebut adalah 220.000 hektare.

"Bahwa pak Prabowo memang menguasai, tapi sesuai UU. Sesuai aturan, mana yang salah? Kebetulan waktu itu saya yang kasih itu," ungkap Wapres JK, Selasa 19 Februari 2019, di kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.

Dilansir detik, Wapres JK menuturkan, pembelian lahan di Kaltim itu terjadi pada tahun 2004 lalu. Ketika itu, JK tengah menjabat sebagai Wakil Presiden mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ketika itu, Prabowo memutuskan membeli lahan yang menjadi kredit macet di Bank Mandiri, yang saat itu Direktur Utamanya adalah Agus Martowardojo. Agus sendiri jabatannya terakhirnya hingga tahun 2018 adalah Gubernur Bank Indonesia.