RIAU24.COM -  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pengelolaan aset negara di Badan Layanan Umum (BLU) di lembaga pemerintah tidak optimal.

"Banyak kementerian dan lembaga hanya menyimpan atau mengendalikan aset," kata Sri Mulyani di gedung Dhanapala, Jakarta, Rabu, 27 Februari.

Karena itu, menteri mengingatkan semua kementerian yang mengawasi sejumlah BLU untuk mengelola aset secara produktif. Dia juga mendorong kemitraan antar lembaga, misalnya, dengan meminjamkan aset masing-masing.

Kementerian Keuangan saat ini sedang meninjau kebijakan yang memungkinkan lembaga layanan publik untuk membentuk kolaborasi dalam bentuk pinjaman dan pinjaman sumber daya keuangan. Rencananya, dia percaya, akan menghasilkan aset negara produktif dan BLU.

“[Aset] akan menghasilkan uang, bukan untuk keuntungan tetapi produktivitas,” Sri Mulyani menambahkan. Sebagai contoh, ia menjelaskan, beberapa BLU di bawah Kementerian Kesehatan, seperti Badan Kesehatan dan Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan) yang kekurangan likuiditas dapat meminjam aset ke BLU lain.

Per Januari 2019, Indonesia memiliki 218 badan layanan publik (BLU) di 19 kementerian atau lembaga. Dewan ini tersebar di 32 provinsi dan memiliki berbagai layanan, seperti pendidikan, kesehatan, dan dana serta manajemen daerah.

 

 

 

R24/DEV