RIAU24.COM -  Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno telah memerintahkan semua perusahaan milik negara untuk menghilangkan duplikasi lini bisnis demi meningkatkan efisiensi sektor publik dan meningkatkan kualitas produk dan layanan.

Perusahaan holding energi milik negara, Pertamina dan empat operator pelabuhan milik negara, Pelindo I, II, III dan IV, telah mengindahkan seruan tersebut dengan menandatangani kesepakatan kerja sama di Jakarta.

Rini mengatakan Pertamina saat ini mengoperasikan 167 pelabuhan untuk mendukung bisnisnya, tetapi seharusnya hanya berfokus pada industri minyak dan gas dan menyerahkan manajemen pelabuhan ke Pelindo dan lini bisnis non-inti lainnya ke BUMN lain.

“Pertamina memiliki keahlian di bidang energi dari sisi hulu ke hilir, sementara Pelindo memiliki keahlian dalam manajemen pelabuhan. Jika ada operasi yang bukan bisnis inti mereka, mereka harus menyelesaikannya dengan BUMN lain, ”katanya setelah penandatanganan perjanjian baru-baru ini.

Pertamina secara bertahap akan menyerahkan pengelolaan 167 pelabuhannya di seluruh Indonesia ke Pelindo, kata Rini. Perjanjian tersebut, yang berjudul "kolaborasi sinergi bisnis", akan menghemat Pertamina dan Pelindo hingga Rp 2,4 triliun (USD 171,5 juta) dalam biaya per tahun, menurut perkiraan kementerian.

Nilai itu akan muncul dari persyaratan yang tercakup dalam perjanjian, yaitu penggunaan bahan bakar dan pelumas Pertamina di semua pelabuhan dan area kerja Pelindo serta langkah-langkah untuk memperkuat layanan pilot boat dan tugboat.

Selain dari persyaratan tersebut, perjanjian tersebut mencakup 18 proyek kolaborasi strategis, mulai dari pengembangan terminal bahan bakar (TBBM) hingga pengelolaan guesthouse, yang semuanya diharapkan akan selesai dalam waktu lima tahun.

Kementerian mengharapkan 18 proyek untuk menciptakan nilai Rp 30 triliun, sementara total investasi diperkirakan Rp 5 triliun, kata Edwin Hidayat Abdullah, wakil menteri untuk energi, logistik dan pariwisata.

"Kami berharap proyek-proyek itu dapat menurunkan biaya logistik Pertamina," katanya.

Gandhi Sriwidodo, direktur logistik, rantai pasokan, dan infrastruktur Pertamina, mengatakan salah satu dari 18 proyek tersebut adalah pengembangan unit penyimpanan dan regasifikasi terapung (FSRU) di Gorontalo, Sulawesi.

Dia mengatakan perjanjian itu menetapkan bahwa Pelindo Energy Logistik (PEL), anak perusahaan logistik Pelindo III, harus menyediakan FSRU dan Pertamina akan menjadi pemasok gas alam cair (LNG).

"Kami memasok LNG ke fasilitas yang dimiliki oleh PEL dan kemudian LNG akan digunakan untuk pembangkit listrik [di daerah]," katanya. “Skala proyek ini sedang, dan investasi akan dilakukan oleh perusahaan patungan antara kami [Pertamina dan PEL].”

Untuk meningkatkan efisiensi, Pertamina tahun lalu menandatangani kesepakatan dengan operator jalan tol negara Jasa Marga, penyedia layanan pos negara Pos Indonesia dan operator kereta api milik negara Kereta Api Indonesia (KAI).

Perjanjian pertama adalah kemitraan bagi Pertamina untuk membangun setidaknya 10 pompa bensin pada Juli 2019 di sepanjang jalan tol di Jawa yang dikelola oleh Jasa Marga.

Mengenai kesepakatan dengan KAI dan Pos Indonesia, Pertamina menandatangani perjanjian awal untuk memanfaatkan aset kedua perusahaan dengan mengubahnya menjadi stasiun pengisian bahan bakar dan outlet pemasaran, yang akan menampilkan produk-produknya, seperti liquefied petroleum gas (LPG) dan pelumas.

Sebelum kesepakatan, presiden direktur Pelindo II Elvyn G. Masassya mengatakan semua pelabuhan di bawah manajemen perusahaannya membeli bahan bakar secara terpisah, yang menyebabkan perbedaan harga.

“Kami memiliki banyak cabang, masing-masing membeli [bahan bakar] sendiri, baik dari Pertamina atau tidak,” katanya. "Dengan perjanjian ini, kita dapat memiliki jaminan untuk harga dan stok bahan bakar."

 

 

 

R24/DEV