RIAU24.COM -  Rabu 27 Februari 2019, Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menanggapi serius warga negara asing (WNA) mempunyai e-KTP. Bahkan politisi Partai Gerindra ini menilai WNA punya e-KTP berbahaya keamanan negara. 

"Nggak bisa lah WNA punya KTP. Kalau bisa seperti itu, bisa membahayakan kehidupan bangsa dan negara. Bisa ada penyusupan dari WNA, lama-lama bisa mengubah demografi kita, mengubah peta kependudukan kita," kata Fadli di Bogor, Rabu (27 Februari 2019) seperti dilansir dari situs Beritasatu. 

Fadli Zon sampaikan juga Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) harus benar-benar mengawasi keberadaan WNA di Indonesia. Sebab dikhawatirkan WNA memperoleh e-KTP secara ilegal.

"Tim Pora seharusnya bekerja mengawasi orang asing. Jadi kalau ada yang mendapat e-KTP harus dicek, apa mendapatkannya ilegal apa legal. Kalau ilegal artinya harus ada yang diperiksa. Sisi keamanan nasional ini sangat membahayakan, karena ada penyusup bisa mendapat e-KTP," ujar Fadli Zon.

Bagi Fadli Zon terlepas dari persoalan Pilpres dan Pileg, polemik cetak e-KTP untuk WNA harus ditangani secara serius. Fadli Zon meminta kepada pihak kemanan negara terlibat dalam hal ini karena bentuk dari penyusupan.

"Harus dicek keseluruhan jangan sampai yang di Cianjur itu fenomena gunung es, ini baru yang ketahuan padahal masih banyak kasus seperti ini. Ini bukan persoalan Pilpres, ini persoalan negara karena WNA bisa dapat e-KTP namanya infiltrasi. Harusnya TNI sudah dalami kasus ini. Kita tidak tahu latar belakang mereka, bisa saja mereka tentara," pesan Fadli Zon. 

Seperti yang ramai diberitakan ada e-KTP milik WNA masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Cianjur mencatat 17 WNA sudah memiliki KTP elektronik. Hal ini kemudian menuai pro dan kontra.