RIAU24.COM -  Mulai tanggal 1 Maret 2019, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengumumkan komitmen bersama dengan para anggotanya untuk menerpkan kebijakan Kantong Plastik Tidak Gratis (KPTG). Kantong plastik nantinya akan dikenakan biaya minimal Rp 200 per pcs. 

Adapun alasannya, Aprindo ingin untuk melakukan edukasi kepada masyarakat untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. 

Sementata itu, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) angkat bicara soal kebijakan kantong plastik berbayar ini. Menurut YLKI, langkah Aprindo menerapkan plastik berbayar, dari sisi praktis bisa dimengerti. 

" plastik berbayar tersebut tidak akan efektif untuk mengurangi penggunaan kantong plastik oleh konsumen. Pasalnya nominal Rp 200 per kantong tidak akan mengganggu daya beli konsumen. Sekalipun konsumen dengan 5-10 kantong plastik saat belanja, konsumen hanya akan mengeluarkan Rp 1.000-Rp 2.000. Sebuah angka nominal yang tidak signifikan," kata Ketua YLKI Tulus Abadi dilansir dari Kumparan Sabtu 2 Maret 2019.

Ia menambahkan, seharusnya yang dilakukan Aprindo terkait kantong plastik lebih progresif lagi, yakni menggunakan kantong plastik ber-SNI, sesuai rekomendasi oleh BSN dan KLHK, yakni kantong plastik yang mudah terurai oleh lingkungan. 

"Masifnya penggunaan kantong plastik memang sudah sangat mengkhawatirkan. Sudah seharusnya pemerintah, pelaku usaha, produsen dan konsumen bersinergi untuk secara radikal mengurangi penggunaan kantong plastik,"ujarnya. 

Tulus berpendapat, seharusnya masalah ini menjadi kebijakan dan gerakan nasional yang radikal oleh pemerintah pusat, bukan terfragmentasi secara sporadis di masing-masing daerah. 

"Ini menunjukkan pemerintah, seperti KLHK, Kemendag, Kemenperin belum ada keseriusan, alias masih memble, untuk menyelamatkan pencemaran oleh sampah plastik. Dan seharusnya bukan hanya menyasar retailer modern saja, tetapi pasar-pasar tradisional, misalnya dimulai dari PD Pasar Jaya,"pungkasnya.