Jika proses validasi selesai, katanya, maka hasilnya akan disesuaikan dengan rancangan Perbup yang telah disusun. Jika ada perbedaan, maka Perbup harus mengacu pada hasil validasi, diperkirakan proses ini akan rampung bulan ini juga.

Terakhir, Penerapan TPP ini katanya tidak mungkin ditunda lagi karena ini seharusnya sudah dilaksanakan sejak 2011 lalu. Karena itu, Korsupgah KPK dan Lembaga Pengawasan lainnya, mendesak Pemerintah Daerah agar penerapan TPP segera dilaksanakan tahun 2019 ini," pungkasnya.(***)

R24/phi/zar