RIAU24.COM - Bawaslu Kuansing telah menerima dua laporan terkait dugaan pelanggaran Pilkada Serentak 2024 hingga Kamis (19/9/2024) ini. Padahal penetapan Paslon Bupati dan Wakil Bupati belum ditetapkan KPU.

Adapun dua laporan itu adalah terkait petahana Bupati Kuansing yang menggelar Rakor bersama pemangku adat pada 19 Agustus 2024 lalu dan dugaan ketidaknetralan ASN pada saat pendaftaran petahana Bupati Suhardiman Amby di KPU pada 29 Agustus 2024.

"Sejauh ini baru dua itu, namun kedua laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran karena belum adanya penetapan Paslon," ujar Koordinator divisi Hukum, pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Kuansing Nur Afni, mengutip dari Tribun Pekanbaru. Kamis (19/9/2024).

Nur Afni mengakui Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024 di Kuansing masuk kategori tinggi.

Ia mengatakan tahapan yang  rawan terjadi kecurangan Pilkada mulai dari pencalonan, masa kampanye, dan tahapan pungut hitung.

Bawaslu kata dia, melakukan langkah mitigasi pada seluruh tahapan Pilkada.