RIAU24.COM -  Komisi III DPRD Riau menerima perwakilan dari lembaga Adat Melayu (LAM)  Indragiri Hulu (Inhu) terkait  permasalan pemanfaatan tanah adat oleh perusahaan yang dinilai tidak memberikan kesejahteraan pada rakyat setempat. Senin 18 Maret 2019.

Kedatangan rombongan disambut langsung oleh sekretaris komisi III DPRD Riau Suhardiman Amby dan anggota komisi lainya. Marwan selaku ketua  BPH LAM Inhu Provinsi Riau usai pertemuan itu, mengatakan bahwa kedatanganya ke DPRD Riau tidak lain untuk mengadukan nasib mereka terkait pengelolaan tanah adat oleh beberapa perusahaan yang dinilai tidak memberikan Kesejahteraan bagi masyarakat di Inhu. 

"Sesuai awalnya mereka (perusahaan.red) masuk dan mengelola tanah adat ada perjanjian yang mengikat yaitu memberikan kesejahteraan bagi warga adat. Tapi nyatanya dalam perjalanan banyak diingkari dan dilanggar oleh perusahaan tersebut. Maka dari itu kita (LAM) Inhu sebagai payung hukum dinegeri Inhu menginginkan keberadaan perusahaan itu memberikan manfaat bagi warga setempat, sehingga kita melaporkan pada DPRD Riau, "kata Marwan

Adapun perjanjian yang dilanggar perusahaan itu dijelaskan Marwan yaitu pengelolaan tanah ulayat adat yang tersedia, dimana perusahaan mendapatkan manfaat sementara masyarakat adat tidak. "padahal didalamnya ada sistem pola bagi hasil dengan masyarakat adat, " cetusnya. 

Marwan juga menjelaskan bahwa masalah ini sudah terjadi mulai tahun 2008 sampai sekarang. Tapi belum memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di Inhu. "Malahan ada perusahaan yang sudah lama berdiri satu priode hak guna usaha (HGU) tapi perusahaan itu tidak punya plasma, maka dari itu masyarakat sekitar menuntut 20 persen sesuai aturan pemerintah.  Jadi inilah masalahnya yang sampai saat ini belum ada jawaban positif dari pihak perusahaan. Jadi kita putuskan membawa masalah ini ke DPRD Riau, " jelasnya. 

Menurutnya lagi, alasan dirinya ke DPRD Riau mengadu karena OPDnya lebih lengkap seperti masalah lingkungan ada disini. Jadi dalam pertemuan fasilitasi ini Marwan berharap perusahaan taat akan janjinya sesuai aturan negara. Seperti harus ada kemitraan,  kebun plasma minimal 20 persen.