RIAU24.COM - Ketua Komisi III DPRD Riau, Erizal Muluk memberikan kritik terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Riau yang tidak memiliki kontribusi bagi Pemprov Riau.

Dia mengatakan bahwa, seharusnya Pemprov Riau melakukan evaluasi terhadap BUMD-BUMD yang tidak menyumbang pendapat asli daerah (PAD).
zxc1

"BUMD ini perlu dirasionalisasi atau dijadikan holding karena tidak memberikan PAD," kata politisi Golkar tersebut pada saat menghadiri Forum Konsultas Publik Rancangan Awal RPJMD Riau 2019-2024, Kamis, 21 Maret 2019.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Riau, Syamsuar sependapat dengan yang disampaikan oleh Erizal Muluk. Dia juga memerintahkan Kepala Biro Perekonomian, Darusman untuk mengaudit BUMD yang berada dibawah Pemprov Riau.
zxc2

"Saya setuju, saya kasih tahu kepala biro ekonomi untuk di audit BUMD ini. Dengan adanya itu bisa tahu bagaimana kinerja BUMD," jawab Syamsuar.

Dia menambahkan, jika BUMD yang tidak menghasilkan, maka dia meminta untuk ditutup. "Kalau tidak ada hasil ditutup sajalah. Kalau tidak maju-maju ngapain, cuma jadi beban," tambahnya lagi.

Apalagi, kata Syamsuar, saat ini yang mejadi sasaran KPK adalah corporate atau perusahaan BUMN dan BUMD. "Yang tidak bagus segera diselesaikan," tutupnya.