RIAU24.COM - Di media sosial saat ini tengah beredar adanya video dimana surat suara tercoblos untuk paslon 02 Joko Widodo-Maruf Amin. Dan saat ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta pelaksanaan Pemilu 2019 di Malaysia dihentikan.

Hal itupun ditanggapi oleh Koordinator Juru Bicara (Jubir) Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak. Dia mengatakan jika mereka yang melakukan kecurangan akan selalu menemui halangan.

"Jalan berlaku curang selalu akan menemukan halangan besar...karena rakyat mau perubahan," komentar dia di akun Twitternya sambil membagikan berita surat suara paslon Jokowi-Maruf Amin tercoblos, Kamis, 11 Maret 2019.
zxc1

Para warganet memberikan tanggapan tentang kicauan dari Dahnil tersebut. Mereka mengecam tindakan kecurangan tersebut.

"Ngeri Bang, Mohon Sangat TimSes Prabowo Sandi bersikap sangat waspada," ujar @arifinmatla.

"Kurang bukti apa lagi sdh jelas dan nyata 01 bermain curang pihak Bawaslu ambil tindakan jangan diam saja.#GantiPresiden2019," komentar @SaptoniAhmad.

"Pembiaran pelanggaran pemilu, berat sebelah dan termakan serba dianggap hoax itulah penyebab orang yg bermain dlm pilpres jadi berani & merasa mendapat angin. Satu kunci itu jurdil pada rakyat," ujar @hans_prihantoko.

zxc2

Diberitakan sebelumnya, Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengonfirmasi kebenaran video itu. Ia menyebut surat suara itu ditemukan oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur. Untuk itu, katanya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta pelaksanaan Pemilu 2019 di Malaysia dihentikan.

"Kami akan meminta KPU menghentikan pemungutan suara di seluruh Malaysia untuk sementara," kata Fritz seperti dilansir CNNIndonesia.com, Kamis (11/4).

Fritz menegaskan penghentian harus dilakukan sampai ada semua terbukti bahwa ada atau tidak ada tindakan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif.

Ia menyebut sebelumnya Bawaslu sudah meminta KPU untuk mengawasi kinerja PPLN kurang baik. Kejadian ini menjadi buktinya. "Meminta KPU segera melakukan evaluasi kinerja. Terbukti PPLN tidak melaksanakan tugas dengan benar," tegas dia