OLEH : Bagus Santoso*

Teori demokrasi klasik yang mengatakan "demokrasi dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat" menjadi trigger perjuangan rakyat seantero dunia menuntut perubahan sistem pemerintahan dari sistem otoritarianisme menjadi sistem demokrasi.

Karena secara teoritik dan konstitusi setakat ini, kita penghuni dunia bersepakat bahwasanya sistem pemerintahan demokrasi yang bisa menjamin persamaan hak dan kewajiban setiap warga negara dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu di negara demokrasi seperti negara kita Indonesia, posisi rakyat menjadi sangat penting dan mahal setiap memasuki musim pemilu. 

Pada tahun politik seperti sekarang, rakyat tidak ubahnya seperti "gadis molek nan jelita” dikelilingi oleh jejaka-jejaka bernafsu tinggi, sedang antri menunggu kesempatan mencuri hatinya. Sang perjaka yang sedang jatuh cinta dengan segala macam dandanan (atribut partai) yang melekat pada dirinya selalu mencari simpatik menggoda sang gadis dengan berbagai macam harapan sampai buaian memabukkan digantungkan di lehernya. 

Namun nampaknya menuju tanggal 17 April 2019, sang gadis tidak ingin lagi menjadi keledai yang berdamai dengan kejatuhan di lubang yang sama. Si jelita tidak ingin lagi melakukan kesalahan tergoda dengan rayuan, bualan jejaka-jejaka yang hobinya berternak janji dan membudidayakan kebohongan. 

Sang gadis sudah sangat sadar, kalau jejaka-jejaka yang merayunya tidak memiliki konsistensi kesetiaan. Mereka hanya mendekat, merayu, ngegombal, dengan janji-janji manis mendongeng kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan di musim pemilu. Setelah itu pergi entah kemana rimbanya membiarkan sang gadis menangisi nasibnya yang sudah menyerahkan keperawanannya. Jangankan memperhatikan, menengoknya saja tidak tidak lagi. Cukuplah pengalaman pemilu demi pemilu masa lalu menjadi sembilu - ya sudah sudahlah tamat alias tutup buku.