Yan juga menyebut, dari info yang di dapat pemerintah pusat,  Kabupaten Siak dan Provinsi Riau akan dijadikan pilot project terkait penerapan PP No 12 Tahun 2019 ini. Kata dia, pihak kementrian melalui timnya akan melakukan penilaian.

"Direktur yang membidangi paket regulasi menyampaikan informasi, Siak dan Riau akan jadIkan pilot project terkait penerapan PP No 12 ini. Saya sudah intruksikan kepada staf untuk segera persiapkan diri "sebutnya.

Sementara itu Asisten Admintrasi Umum Setda Kabupaten Siak Jamaluddin mengatakan, Bimbingan Teknis Implementasi paket regulasi tentang Pengelolaan Keuangan daerah dilaksanakan  dalam upaya memberikan Pemahaman Terhadap penyesuaian kebijakan  regulasi tentang pengaturan pengelolaan keuangan deerah.

"Hal Ini kita lakukan upaya dalam pelaksanaannya lebih disempurnakan lagi sesuai dengan kaedah yang terdapat dalam aturan dimaksud, terutama terhadap perubahan peraturan dalam rangka mensinkronkan kondisi Kebutuhan yang berkembang," sebut Jamal.

Lanjutnya, menindaklanjuti ketentuan pasal 283 Ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pemda diamanatkan melakukan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, Efisien, Ekonomis, Efektif, Transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

"Hasil dari bimtek ini kita harapkan kedepan penyerapan pengunaan APBD sesuai dengan target tercapai, kemudian pokok pokok pengelolaan keuangan di lakukan secara efektif, efisien, ekonomis dan transparan serta bertangungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat," jelas Jamal.***