RIAU24.COM - Pemerintah Provinsi Riau menggelar Rakornis Pelaksanaan Embarkasi Haji Antara Provinsi Riau Tahun 2019, sekaligus Penyerahan SK Menteri Agama RI kepada Gubernur Riau.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag), Nizar mengatakan bahwa pihaknya menyampaikan selamat kepada Pemprov Riau yang telah mendapatkan SK penetapan embakarsi antara tahun 2019 dan seterusnya. 

"Ini merupakan bentuk kepercayaan luar biasa kepada gubernur dan ini akan memberi manfaat besar dari jemaah haji kedepan," kata Nizar di Pekanbaru, Rabu, 24 April 2019.

zxc1

Pihaknya juga mendorong Pemprov Riau jika ke depannya ingin menjadikan embarkasi haji antara menjadi embarkasi haji penuh. Namun, ada persayaratan dipenuhi agar bisa menjadi embarkasi haji penuh.

"Kalau bisa lompat, mungkin bisa loncat. Tapi tentu harus ada prosedur yang diikuti. Saya mohon bantuannya bagaimana cara berkoordinasi untuk meningkatkan menjadi embarkasi penuh," kata dia.

Nizar menjelaskan, salah satu syarat agar bisa menjadi embarkasi penuh untuk Riau adalah soal tanah. Jika ingin dibiayai DIPA dari kemenag, pemerintah harus sediakan dulu tanahnya.
zxc2

"Jadi pemerintah sediakan tanah kosong untuk dibangun asrama haji. Standar kita adalah minimal seperti hotel bintang 3. Untuk standar minimal idealnya 10 hektare. Jika ini jadi, tidak ada alasan asrama haji antara menjadi asrama haji penuh," jelas Nalizar.

Hal itu perlu dilakukan agar pelayanan terhadap para calon jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci menjadi turun karena tidak adanya embarkasi haji penuh. 

"Ironi sekali rasanya ibukota provinsi tidak punya embarkasi penuh. Malahan ke Batam dulu yang jemaahnya justru sedikit dibanding Riau," demikian Nizar.