RIAU24.COM -  Pernyataan Ketua Umum Gerakan Pemuda (GP) Ansor, Yaqut Cholil Qoumas atau biasa disapa Gus Yaqut, dikritik Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Yaqut dinilai berlebihan, saat mengatakan siap menghadapi gerakan people power.

Pasalnya, ucapan Gus Yaqut yang membawa Ansor dan Banser itu, dinilai justru memanasi situasi dan berpotensi membelah bangsa.

"Saya pikir Gus Yaqut ini berlebihan dalam komentar, karena terkait dengan people power ini kan masih sebatas cerita belaka. Tapi direspons berlebihan oleh Gus Yaqut dengan memperalat Ansor dan Banser," kata Wakil Ketua Direktur Advokasi BPN, Ferdinand Hutahaean, Sabtu 27 April 2019.

Lebih lanjut, Ferdinand menyarankan Gus Yaqut menahan diri dan tak usah menyampaikan pernyataan berlebihan yang justru meruncingkan polarisasi. Ia kemudian membandingkan dengan sikap aparat terkait seperti Polri dan TNI, yang tampak berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan terkait people power.

Dilansir viva, Ferdinand tak ingin isu ini justru memanas dengan saling komentar di media massa. Ia mengingatkan proses penghitungan suara Pemilu 2019 harus dijaga dengan ketenangan dan keteduhan.

Sebelumnya, pernyataan itu dilontarkan Yaqut merespon isu gerakan people power yang digagas untuk mempersoalkan hasil Pemilu 2019, yang dianggap curang akan diadang oleh Ansor dan Banser.

"Mereka people power, mereka akan berhadapan dengan kita, Ansor dan Banser," ujarnya, Jumat, 26 April 2019.

Gus Yaqut juga mengemukakan, GP Ansor tidak perlu takut dengan rencana gerakan yang salah satunya digagas oleh tokoh Reformasi, Amien Rais itu. GP Ansor siap melawan gerakan yang tidak sesuai dengan aturan hukum di Indonesia.

Terkait pernyataan itu, Gus Yaqut juga membenarkannya. Dikatakan, hal itu dilontarkannya dan direkam video saat acara internal GP Ansor pada Rabu, 24 April 2019. "Itu di acara internal kami, tasyakuran harlah GP Ansor ke-85," ujar Gus Yaqut melalui aplikasi percakapan.

Ia mengatakan, sebagai negara hukum, segala hal yang berlangsung di Indonesia harus sejalan aturan konstitusional. Menurutnya, people power adalah tindakan di luar hukum. ***