RIAU24.COM -  Pihak komisi V DPRD Riau menilai 60 persen program keluarga harapan (PKH) di Riau belum tepat sasaran bahkan  

menyimpang dari konsep program tersebut. Temuan itu di dapat dari hasil kunjungan komisi ke kabupaten dan kota di Riau.

"Kita juga dapat laporan masyarakat yang masuk ke komisi V terkait PKH ini, "kata ketua komisi V DPRD Riau Aherson di Pekanbaru. Jumat 3 Mei 2019. 

Menurutnya tidak tepat sasaran program PKH itu disebabkan data yang di pakai telah usang yakni data tahun 2013 yang belum di update sehingga data yang dipakai tidak lagi relevan dengan kondisi terkini masyarakat.

Seharusnya lanjut Dia, setiap tahunnya data itu harus di perbaharui serta penerima manfaat harus di laporkan kepada kementerian terkait melalui dinas sosial kabupaten kota dan provinsi.

Memang diakuinya, program PKH ini dapat berdampak positif bagi masyarakat miskin namun kenyataannya tidak sesuai tujuannya yang semestinya masyarakat yang  menerima PKH namun tidak tersentuh kan program itu.

"Data yang carut marut ini akan menjadi PR komisi V ,dan dalam waktu dekat pihaknya akan mengundang camat, kades dan dinsos serta stakeholder lainnya untuk menyelesaikan persoalan itu . Jika kabupaten kota memiliki anggaran untuk memperbaharui data maka di persilahkan namun jika tidak maka akan diusulkan kepada pemprov Riau untuk memperbaiki pendataan keluarga PKH yang valid agar program tepat sasaran karena program sangat penting untuk membantu mengentaskan kemiskinan di Riau, "tutupnya.