"Jadi kita minta kepada pemrov Riau agar menegakkan hukum terhadap perusahaan illegal ini dan melihat izin-izin yang dikeluarkan. Mereka juga harus turun kelapangan untuk mengukur lahan-lahan yang di lakukan mereka, HGU yang dikeluarkan mereka dalam hal ini pemerintah dinas kehutanan diukur kembali, "tutur mantan ketua pansus rencanan tata ruang dan wilayah (RTRW) itu. 

Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat ada 1 juta hektare (Ha) kebun sawit di Riau tanpa memiliki izin. 

"Dalam catatan kami ada 1 juta hektare perkebunan sawit mengokupasi areal hutan dijadikan perkebunan kelapa sawit. Selain dikuasi masyarakat, paling besar dikuasai perusahaan tanpa izin," kata Wakil Pimpinan KPK, Alexander Marwata di Pekanbaru. Kamis 2 Mei 2019.