RIAU24.COM -  Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengecam adanya intimidasi terhadap masyarakat yang ingin datang ke Jakarta, pada 22 Mei 2019 besok. Sebab, menurutnya adalah hak masyarakat jika ingin menyuarakan dugaan kecurangan pada Pemilu 2019 ini. Sayangnya, mereka malah ditakut-takuti dengan kabar beragam, salah satunya adanya teror bom pada waktu dan tanggal itu, di mana KPU akan mengumumkan hasil Pemilu dan Pilpres 209.

"Hak rakyat untuk menyatakan pendapat, misalnya memprotes kecurangan Pemilu, bahkan bukan hanya telah dihalang-halangi, tapi mengalami intimidasi sedemikian rupa. Ancaman itu selain terlontar dari sejumlah menteri juga aparat kepolisian. Terakhir bahkan masyarakat yang ingin memprotes kecurangan Pemilu pada 22 Mei nanti ditakut-takuti dengan kemungkinan adanya aksi teror bom oleh teroris. Selain itu, ada sweeping, razia, dan pencegahan masyarakat yang akan datang ke Jakarta," ujar Fadli, Minggu 19 Mei 2019.

Fadli menilai, apa yang terjadi saat ini sudah kelewatan. Ditegaskannya, sesuai tugasnya, polisi seharusnya melindungi masyarakat yang disebutnya ingin menuntut hak-hak konstitusionalnya.

"Menurut saya, ini sudah kelewatan. Seharusnya aparat kepolisian memberikan jaminan perlindungan bagi masyarakat yang hendak menuntut hak-hak konstitusional, bukan justru malah memberikan teror verbal semacam itu. Rakyat bukan musuh. Aparat kepolisian harus ingat semboyan 'melindungi dan mengayomi'," ujarnya, dilansir detik.

Fadli juga mengingatkan aparat penegak hukum jangan sampai dijadikan alat oleh rezim. Apalagi saat ini isu keadilan adalah hal yang sensitif.

Masih terkait itu, Fadli juga meminta pemerintah tidak membuat stigma terhadap unjuk rasa masyarakat. Dia mengatakan people power merupakan bagian dari demokrasi dan hal yang biasa-biasa saja.