RIAU24.COM -  PELALAWAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten menilai perencanaan pembangunan oleh Pemkab Pelalawan sangat tidak matang. Hal tersebut menyebabkan tingginya, sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) tahun 2018.

"Silpa tahun 2018 itu mencapai Rp271,6 miliar lebih. Secara global dapat diasumsikan perencanaan yang tidak matang KS ini sebagai penyebabnya," sebut anggota DPRD Pelalawan H Abdullah, kepada Riau24.com, Kamis (27/6/2019).

Menurut Abdullah, ini harus menjadi catatan penting dan bahan evaluasi bagi seluruh OPD dilingkungan Pemkab Pelalawan.

"Besarnya Silpa menunjukkan adanya kelemahan dalam kinerja OPD. Silpa besar, sementara Kita banyak kebutuhan seperti pembangunan jalan, jembatan, sekolah dan kebutuhan lainnya,"sebut politisi PKS ini.

Ditambahkannya, Dewan melalui Banggar pastinya akan segera memanggil pihak TAPD untuk mendengarkan penjelasan langsung terkait besarnya Silpa APBD tahun 2018 ini

"Kita pertanyakan penyebab Silpa yang besar. Jika  ada kelebihan lelang tapikan tidak signifikan. Apakah faktor kelemahan perencanaan atau masalah pejabat yang tidak mau menjabat sebagai PPTK padahal bersertifikasi atau masalah faktor lainnya. Ini sebagai bahan evaluasi secara menyeluruh dalam langkah menyusun APBD 2020 mendatang. Sehingga serapan anggaran maksimal,"paparnya.  

H. Abdullah juga mencontohkan rincian Silpa dari sejumlah OPD seperti Dinas Pendidikan Rp. 5,6 Mikyar, Dinas Kesehatan Rp. 28 Milyar, Dinas PUPR Rp 29 Milyar, BPBD Rp. 1 Milyar, DLH Rp 495 juta, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Rp. 1 Mikyar, Disdukcapil Rp.1,5 Milyar, Dinas Perhubungan Rp 600 juta, Diskominfo Rp. 2,4 Milyar dan OPD lainnya.

"Ini jangan sampai terjadi lagi. Makanya perencanaan harus matang dan memaksimalkan kinerja dalam menyerap anggaran," tukasnya.***

R24/phi/ardi