Selain itu, pihaknya juga menilai SBY memaksakan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai calon gubernur DKI yang belum kader Demokrat, sehingga AHY harus berhenti saat itu juga dari militer pangkat Mayor TNI AD.

"Membuat Demokrat tidak konsisten dalam hal memutuskan posisi Partai Demokrat di Pilpres, yaitu mendukung Prabowo-Sandi, sehingga para kader mendapat serangan dari rakyat Indonesia. Menjalankan konsolidasi organisasi tidak sebagaimana mestinya, akibatnya mesin partai stagnan dan tidak sesuai dengan AD-ART dan peraturan organisasi partai Demokrat," ucapnya, dirangkum viva.

Selain itu, Sahat memaparkan bahwa SBY tidak berhasil mencalonkan AHY dalam pilpres dan malah menimbulkan masalah hiruk-pikuk dukungan liar, karena tetap hanya berpikir kepentingan keluarga agar AHY bisa menjadi ketua umum secara aklamasi atau bisa menjadi menteri Jokowi.

Terpisah, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Max Sopacua membenarkan ketujuh orang yang mendesak digelarnya KLB tersebut berasal dari Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator (FKPD) Partai Demokrat.

"Ya benar," kata Max, dilansir republika.

Max mengaku tak hadir dalam konferensi pers pernyataan sikap tersebut karena masih berada di Kuala Lumpur, Malaysia. "Besok siang baru terbang ke Jakarta," ujarnya.