Ia optimis, pembebasan lahan untuk pembangunan kantor bupati bisa tuntas dalam tahun ini. Sehingga pembangunannya bisa segera dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Panataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPRPKP).

“Kalau lahannya sudah tersedia, maka sudah bisa dilanjutkan dengan pembangunan fisik kantor bupati,” ucap Jon Hendri.

Salah satu anggota DPRD Kepulauan Meranti, Dedi Putra SHi mengingatkan agar proses gantirugi lahan bisa dilaksanakan sesuai aturan. Sehingga tidak menjadi masalah dikemudian hari.

“Masalah pembebasan lahan ini harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai aturan. Karena sudah banyak contoh dibeberapa daerah di Riau, dimana pejabat tersangkut masalah hukum, setelah melakukan pembebasan lahan” katanya.***

R24/phi/mad