RIAU24.COM -  Koordinator Indonesia Coruption Watch ( ICW), Adnan Topan Husodo, menyayangkan pidato presiden terpilih Joko Widodo, saat acara Visi Indonesia, Minggu (14/7/2019) malam. Pasalnya, dalam pidato itu Jokowi tidak menyorot dengan tegas, perihal pemberantasan korupsi.  

Padahal, Adnan menilai,  Presiden Jokowi semestinya menyebut pemberantasan korupsi sebagai salah satu agenda yang diutamakan dalam pemerintahannya bersama Ma'ruf Amin.  Sebab, hal itu menjadi bagian dari komitmen mendukung kerja-kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Dalam menempatkan KPK sebagai lembaga yang memimpin pemberantasan korupsi, seharusnya Presiden Jokowi menegaskan ulang sebagai komitmen mendukung kerja-kerja KPK," ujarnya, Senin 15 Juli 2019 di Jakarta.

Dilansir kompas, Adnan menambahkan, dukungan dari Presiden dalam pemberantasan korupsi sangatlah penting. Sebab, jika pidatonya menyebut isu pemberantasan korupsi secara khusus, itu menjadi simbol bahwa Kepala Negara akan selalu ada di belakang KPK.

Apalagi, saat ini KPK tengah dihadapkan pada sejumlah persoalan. Mulai dari seleksi calon pimpinan KPK periode 2019-2023, kemudian Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan dan RUU KUHP.

"Itu konteks politik yang perlu dipastikan supaya pemerintah tidak dianggap sedang bermain di belakang permainan oknum tertentu yang ingin mengurangi, mempersempit, dan melemahkan kerja-kerja pemberantasan korupsi," tegasnya lagi.