RIAU24.COM -  Koordinator Indonesia Coruption Watch ( ICW), Adnan Topan Husodo, menyayangkan pidato presiden terpilih Joko Widodo, saat acara Visi Indonesia, Minggu (14/7/2019) malam. Pasalnya, dalam pidato itu Jokowi tidak menyorot dengan tegas, perihal pemberantasan korupsi.  

Padahal, Adnan menilai,  Presiden Jokowi semestinya menyebut pemberantasan korupsi sebagai salah satu agenda yang diutamakan dalam pemerintahannya bersama Ma'ruf Amin.  Sebab, hal itu menjadi bagian dari komitmen mendukung kerja-kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Dalam menempatkan KPK sebagai lembaga yang memimpin pemberantasan korupsi, seharusnya Presiden Jokowi menegaskan ulang sebagai komitmen mendukung kerja-kerja KPK," ujarnya, Senin 15 Juli 2019 di Jakarta.

Dilansir kompas, Adnan menambahkan, dukungan dari Presiden dalam pemberantasan korupsi sangatlah penting. Sebab, jika pidatonya menyebut isu pemberantasan korupsi secara khusus, itu menjadi simbol bahwa Kepala Negara akan selalu ada di belakang KPK.

Apalagi, saat ini KPK tengah dihadapkan pada sejumlah persoalan. Mulai dari seleksi calon pimpinan KPK periode 2019-2023, kemudian Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan dan RUU KUHP.

"Itu konteks politik yang perlu dipastikan supaya pemerintah tidak dianggap sedang bermain di belakang permainan oknum tertentu yang ingin mengurangi, mempersempit, dan melemahkan kerja-kerja pemberantasan korupsi," tegasnya lagi.

Sebelumnya, hal senada juga dilontarkan pengamat politik, Pangi Syarwi Chaniago. Menurutnya, masih ada dua poin penting, yang tertinggal dalam pidato pertama Jokowi tersebut. Kedua poin itu adalah terkait  penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

"Itu (penegakan hukum dan pemberantasan korupsi) yang kering, yang tertinggal sepertinya, kalau saya enggak salah atau boleh dikoreksi, hanya sedikit menyindir soal pungli. Sangat disayangkan dalam pidato soal visi, Pak Jokowi tidak membahas narasi besar lima tahun ke depan, apa dan bagaimana cara beliau memberantas korupsi," ujarnya, dilansir republika.

Pangi menilai, seharusnya narasi besar Jokowi terkait dua hal tersebut, dibuat lebih dalam. Sebab, permasalahan terkait konflik sosial, kesenjangan, dan ketidakadilan, hingga saat ini masih menjadi akar permasalahan bangsa ini, Kondisi ini terjadi karena lemahnya penegakan hukum di Tanah Air.  

Menurutnya,  jika penegakan hukum di Indonesia berjalan dengan baik maka secara otomatis masalah yang lain juga akan terselesaikan dengan baik.

"Kuncinya ada pada penegakan hukum. Sangat disayangkan dalam pidatonya, apakah ada atau tidak menyingung soal penegakan hukum dan pemberantasan korupsi," ujarnya lagi. ***