RIAU24.COM -  Pemimpin Korea Utara (Korut), Kim Jong-un, dilaporkan memungut uang rakyat dari kalangan pekerja pabrik dan staf Partai Komunis demi merawat jasad ayahnya yang dibalsem agar tetap segar.

Meskipun banyak penduduk negara itu hidup dalam kemiskinan, sang diktator muda menghabiskan £320.000 dari kas negara untuk menjaga jasad ayah dan kakeknya tetap segar dan bisa dipajang di depan publik.

Kakek Kim Jong-un adalah pendiri Korut Kim Il-sung. Sedangkan ayahnya adalah putra sekaligus penerus Kim Il-sung, Kim Jong-il. Kedua jasad mantan pemimpin Korut itu dikultuskan rezim Pyongyang.

Mengutip Radio Free Asia, Minggu (14/7/2019), rezim Kim Jong-un sekarang meminta staf-staf pabrik untuk membayar uang, dan sebagai imbalannya mereka menerima sertifikat kesetiaan.

Laporan itu mengklaim bahwa orang-orang yang diminta membayar tersebut tidak senang. "Beberapa orang berpikir itu konyol bagaimana pihak berwenang mengabaikan mata pencaharian mereka sambil berusaha mengumpulkan uang untuk menjaga agar mayat tidak membusuk," kata seorang sumber Korut.

"Ada upacara untuk memberikan sertifikat Kim Il-sung dan Kim Jong-il Fund kepada perwakilan pabrik," imbuh laporan Radio Free Asia.

"Mereka memberikan sertifikat kepada anggota partai dan pekerja yang menyumbangkan uang untuk menunjukkan kesetiaan mereka," lanjut laporan tersebut. "Itu akan digunakan untuk membantu pemeliharaan Istana Matahari."

Sumber itu mengatakan, sebuah pidato yang disiarkan di provinsi Pyongan Utara, mendorong orang untuk belajar dari kesetiaan para donor dan membantu dengan berpartisipasi dalam mengumpulkan dana.

"(Tetapi) partai memaksa semua pekerja untuk memberikan kontribusi reguler ke Istana Matahari, mengatakan bahwa mereka akan memberikan pujian dan preferensi kepada donor," katanya.

"Mereka mengklaim bahwa sumbangan loyalitas secara teratur akan dimasukkan ke dalam kas, yang akan menghormati para pemimpin besar yang mengabdikan hidup mereka untuk kemakmuran negara dan kebahagiaan rakyat," imbuh sumber tersebut.

Pemerintah Korea Utara belum berkomentar atas laporan tersebut. Namun, rezim Pyongyang telah berkali-kali menyuarakan pencabutan sanksi internasional, terutama dari Amerika Serikat (AS).

Sumber: Sindonews