RIAU24.COM -  Anggota DPRD Riau dapil Bengkalis Azmi Setiadi mengkritisi kinerja pemerintah daerah dan pusat terkait belum bisa menyelesaikan persoalan abrasi parah yang terjadi di Bengkalis dan mengancam batas negara saat ini. Seperti diketahui Bengkalis berbatasan dengan negara tentangga yaitu Selat Malaka. 

"Saya meminta pemerintah pusat dan daerah serius dalam menangani masalah abrasi di Bengkalis ini sebab masalah ini akan mengancam akan batas negara kita,"kata Azmi di DPRD Riau. Kamis 18 Juli 2019.

Ketua komisi I DPRD Riau itu juga meminta dinas terkait dalam hal ini PUPR untuk segera melaporkan masalah ini pada pemerintah pusat sebab pusat tidak tahu masalah ini jika tidak dilaporkan. 

"Kita minta dinas terkait ada eksen ke pusat dalam bentuk laporan sebab pusat tidak mungkin tahu masalah ini sebab perpanjangan tangannya adalah gubernur," jelasnya. 

Kemudian politisi PAN ini juga berharap dengan adanya OPD baru yang saat ini tengah  dibentuk yaitu dinas perbatasan bisa menyelesaikan masalah tersebut. Dan OPD ini Ia berharap diisi oleh pejabat eselon II bukan eselon III. Agar bisa diperhatikan daerah perbatasan yang terkena abrasi seperti Rohil dan perbatasan lainnya.

"Soal apakah OPD dinas perbatasan masuk dalam pembahasan pansus saya kurang tahu karena saya tidak masuk didalamnya.  Tapi saya berharap dimasukkan kalau tidak kita khawatir 17 pulau prioritas di Riau seperti di Meranti, Bengkalis habis semua, "terangnya.

Diberitakan sebelumnya tiga pulau terluar di Riau mengalami abrasi parah. Abrasi di pulau Rupat, Rangsang, dan Bengkalis tidak hanya merusak 1,8 juta hektare kawasan pesisir ekosistem mangrove tapi juga berdampak batas negara yang sudah bergeser 2-3 kilometer.