Artinya, tidak menjadi tanggung jawab dari Dinas Sosial saja. Tetapi juga Organisasi Peragkat Daerah (OPD) lainnya.

“OPD lain bisa berperan melalui bidangnya masing-masing. Contohnya, pembangunan jalan untuk membuka akses masyarakat miskin, pembangunan pelabuhan didaerah kantong kemiskinan  Meranti dan program lainnya. Jadi mesti bersama-sama dan terintegrasi dengan baik,” ucapnya.

Sebelum APBD disahkan nantinya, pihaknya juga akan mengevaluasi seluruh program yang diusulkan. Sehingga bisa dilihat sejauh mana korelasinya untuk membantu mengurangi angka kemiskinan di Meranti.

“Makanya kita perlu mendapatkan gambaran atas upaya pemerintah DKI Jakarta dalam mengatasi kemisinan daerah. Sehingga menjadi referensi bagi kita untuk mengevaluasi usulan program daerah,” ujar Taufik.

Menurutnya sejumlah program yang dilaksanakan DKI Jakarta cukup efisien dan efektif untuk mengatasi masalah kemiskinan daerah. Apalagi DKI merupakan daerah yang tingkat kemiskinannya cukup komplek. Namun Pemprov DKI mampu mengatasinya dengan sejumlah program.

Ketua Komisi III DPRD Kepulauan Meranti, Basiran SE MM menjelaskan selain pemerintah, juga dituntut peran swasta. Dimana melalui program Corporate Sosial Responbility (CSR) bisa menyalurkan program bantuan kepada masyarakat miskin.