RIAU24.COM -  SELATPANJANG - TINGKAT kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, masih menjadi yang tertinggi di Provinsi Riau. Angkanya masih sebesar 28 persen dari lebih kurang 200 ribu jumlah penduduk.

Risau akan hal itu, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Meranti berusaha membantu mencarikan formulanya. Sehingga angka kemiskinan terus menurun.

Pada 5 Juli 2019 lalu, seluruh Anggota Komisi III bersama Wakil Ketua DPRD melakukan study banding ke Dinas Sosial Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Diantaranya Ketua Komisi III,  Basiran SE MM, Hafizan SAg, MPd, Yekti Handayani SP, Hafizoh SAg MM, Mundarseh, Abdul Aziz SHi, Asrofi, Ma’ruf Syafi’i SPdi, dan H Nursalim. Ikut juga sebagai koordinator rombongan, Wakil Ketua DPRD DR H M Tofikurrohman MSi dan Sekretaris Dewan (Sekwan), Drs H Irmansyah MSi.

Kedatangan mereka disambut oleh Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial DKI Jakarta, Susan. Dalam forum diskusi disana, Komisi III DPRD Meranti diterima di aula rapat Dinas Sosial.

Wakil Ketua DPRD, M Taufikurrohman menilai persoalan kemiskinan di Meranti masih menjadi persoalan yang yang harus dituntaskan secepatnya. Agar lebih efektif dan efisien, DPRD perlu memberikan masukan kepada Pemkab Meranti. Termasuk sebagai dasar untuk mengawasi dan mengevaluasi seluruh program yang diusulkan setiap tahunnya melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

“Dalam mengatasi kemiskinan ini, tidak bisa hanya dilakukan satu, dua orang saja. Mesti keroyokan. Sehingga bisa lebih efektif dan efisien,” ujarnya.

Artinya, tidak menjadi tanggung jawab dari Dinas Sosial saja. Tetapi juga Organisasi Peragkat Daerah (OPD) lainnya.

“OPD lain bisa berperan melalui bidangnya masing-masing. Contohnya, pembangunan jalan untuk membuka akses masyarakat miskin, pembangunan pelabuhan didaerah kantong kemiskinan  Meranti dan program lainnya. Jadi mesti bersama-sama dan terintegrasi dengan baik,” ucapnya.

Sebelum APBD disahkan nantinya, pihaknya juga akan mengevaluasi seluruh program yang diusulkan. Sehingga bisa dilihat sejauh mana korelasinya untuk membantu mengurangi angka kemiskinan di Meranti.

“Makanya kita perlu mendapatkan gambaran atas upaya pemerintah DKI Jakarta dalam mengatasi kemisinan daerah. Sehingga menjadi referensi bagi kita untuk mengevaluasi usulan program daerah,” ujar Taufik.

Menurutnya sejumlah program yang dilaksanakan DKI Jakarta cukup efisien dan efektif untuk mengatasi masalah kemiskinan daerah. Apalagi DKI merupakan daerah yang tingkat kemiskinannya cukup komplek. Namun Pemprov DKI mampu mengatasinya dengan sejumlah program.

Ketua Komisi III DPRD Kepulauan Meranti, Basiran SE MM menjelaskan selain pemerintah, juga dituntut peran swasta. Dimana melalui program Corporate Sosial Responbility (CSR) bisa menyalurkan program bantuan kepada masyarakat miskin.

“Sehingga percepatan penuntasan kemiskinan bisa terwujud segera,” ucapnya.

Basiran menilai sejumlah program yang diterapkan di DKI Jakarta sangat baik. Bahkan mereka mengalokasikannya melalui APBD.

“Mereka mampu mengkolaborasikan program pusat dengan daerah. Dengan begitu, penanggulangan kemiskinan bisa lebih cepat,” katanya.

Sebagai lembaga yang juga bertanggung jawab untuk membantu mengatasi kemiskinan, Komisi III DPRD akan terus berupaya mencari formula untuk direkomendasikan kepada Pemkab Meranti.

“Banyak program yang bisa ditingkatkan untuk mengatasi masayarakat miskin, seperti bea siswa bagi anak kurang mampu, pemberian obat gratis bagi masyarakat miskin dan lainnya,” ungkapnya.

Kabid Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial DKI Jakarta, Susan menjelaskan program – program yang dapat diterapkan untuk penanganan fakir miskin di DKI. Program – program tersebut diantaranya, Program Kewirausahaan Terpadu (7P), Kartu Lansia Jakarta, bantuan pemenuhan disabilitas, bantuan untuk anak – anak stunting, kartu Jakarta Pintar, BPNT dan PKH.

“Semua program itu kita laksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. Sehingga bisa segera berdampak dalam mengatasi kemiskinan daerah,” jelasnya.***

R24/mad/ADV