RIAU24.COM -  TELUK KUANTAN - Pemprov Riau menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Terbatas Penanggulangan dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan (Karhuta) di Pekanbaru, bertempat di Gedung Pauh Janggi kantor Gedung Daerah,,Sabtu (14/9) Siang.

Rakor yang dihadiri Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala BNPB Doni Monardo, Perwakilan dari Kementerian LHK, Gubernur Riau, Forkopimda Provinsi Riau, Bupati dan Walikota serta Forkopimda Kabupaten dan Kota se Provinsi Riau. Dari Kuansing hadir Bupati H. Mursini, Plt Kadis DLH Rustam dan Kabid Damkar Satpol PP Martono.

Di sela sela Rakor, Bupati Kuansing H. Mursini menyampaikan bahwa rakor ini membahas cara penanggulangan dan pencegahan Karhutla di Riau. " Kabut asap di Riau  juga yang dialami Kuansing saat ini, selain disebabkan kebakaran lahan dan hutan di Riau, juga terjadi di Provinsi tetangga yang asapnya berhembus ke Riau," ujarnya.

Gubernur Riau Syamsuar juga menyampaikan ke depan akan dilakukan peninjauan kembali terhadap izin-izin perusahaan perkebunan di Riau, bilamana diketahui melakukan pembakaran lahan dengan cara membakar. Gubri minta pada Bupati, agar melakukan pengecekan terhadap perusahaan yang  melakukan pembakaran lahan dan hutan.

"Sanksi  pertama yang diberikan adalah administratif, karena itu saya minta para bupati melakukan pengecekan, dan bilamana didapati ada perusahaan perkebunan yang melakukan pembakaran lahan, agar memberikan sanksi administratif terhadap perusahaan tersebut," ujar Gubri.

Menanggapi permintaan Gubri itu, Bupati Kuansing Mursini telah meminta dinas teknis untuk melakukan pengecekan, guna mengetahui apakah ada perusahaan membuka lahan dengan cara membakar di Kuansing.