Nah, saat timbul persoalan, terkesan melimpahkan kesalahan itu kepada DPRD Kuansing. "Ini tidak benar. Kalau saya sudah maksimal mungkin untuk selesaikan ini. Tapi TAPD itu lamban. Kalau untuk DPRD yang baru. Mana mungkin. Apalagi waktu sekarang ini. Pimpinan definitif belum ada, alat kelengkapan juga belum," kata Andi Putra. 


Mengenai adanya rencana Pemkab Kuansing yang ingin langsung ke Gubernur, Andi Putra menilai tidak bisa langsung. Pasalnya, Ranperda APBDP itu yang belum disahkan. Bahkan, nota pembahasan KUA-PPA saja belum disepakati.

"Kalau masih pembahasan tidak bisa. Tapi kalau sudah pengesahan baru bisa langsung ke gubernur. Nanti terbit SK verifikasi. Disampaikan ke pimpinan sementara. Itu baru bisa. Dan ini dilakukan oleh DPRD Riau. Tapi kalau masih pembahasan, seperti di Kuansing, tak bisa," tegas Andi Putra.