Sebelumnya, pandangan serupa juga dilontarkan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Anwar Abbas. Menurutnya, pelarangan minyak curah akan berdampak buruk bagi rakyat kecil dan lapis bawah.

Karena itu, pihaknya mengimbau pemerintah tidak melarang peredaran minyak curah tersebut. Sebaliknya, pemerintah seharusnya menginventarisasi secara cermat produsen-produsen minyak curah yang jumlahnya sangat banyak tersebut.

Selanjutnya, pemerintah bisa memberikan bimbingan dan pelatihan kepada mereka sehingga kualitas produksi mereka bisa meningkat dan dapat memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah.

"Sehingga, usaha mereka tetap bisa jalan dan kesejahteraan mereka tetap dapat terus terjaga dan ditingkatkan," terangnya.

Menurutnya, tidak mustahil kebijakan itu akan menjadi bencana dan malapetaka bagi pengusaha dan rakyat kecil. Pasalnya, hampir 50 persen dari kebutuhan minyak goreng dalam negeri dikonsumsi dalam bentuk minyak goreng curah yang notabene diproduksi oleh usaha mikro dan kecil.

"Bila kebijakan ini diberlakukan, tentu usaha mikro dan kecil ini akan tiarap dan gulung tikar sehingga mereka dan karyawan-karyawannya akan menganggur dan kehilangan pekerjaan," tambahnya lagi. ***