RIAU24.COM -  JAKARTA- Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra Prabowo Subianto enggan berkomentar soal keinginannya tetap mempertahankan pemilihan Presiden secara langsung. Otomatis hal itu bertentangan dengan 17 poin pakta integritas Ijtima Ulama.

Hal itu terlihat ketika dirinya ditanyakan hal tersebut usai menerima pimpinan Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) di kediamannya, akhir pekan lalu.

zxc1

Saat itu, usai memberikan keterangan pers bersama pimpinan MPR, Prabowo diminta awak media untuk memberikan keterangan soal amandemen. Ketika menghampiri awak media, kemudian salah satu pewarta memberikan pertanyaan. "Apakah benar bapak sepakat mempertahankan pemilihan Presiden secara langsung padahal bapak sudah menandatangani 17 poin fakta integritas Ijtima Ulama?" tanya awak media.

Namun bukannya menjawab, Prabowo melebarkan kedua tangannya sambil mundur ke belakang dan merapatkan telapak tangannya. Lalu memilih masuk ke dalam rumahnya.

zxc2

Sebelumnya, Juru Bicara (Jubir) Fraksi Gerindra Andre Rosiade menyebutkan, bahwa Ketua Umumnya itu tetap mendukung pemilihan Presiden secara langsung hal ini diungkapkan sebagai jawaban atas isu amandemen kelima UUD 1945.

"Kalau kami di Gerindra jelas kebijakan pak Prabowo dari awal pemilihan Presiden dilakukan secara langsung. Dan itu sudah sikap final Partai Gerindra," ujarnya di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (7/10/2019).

Padahal, pada 16 September 2018 lalu, Prabowo menandatangani 17 poin pakta Integritas hasil dari Ijtima Ulama. Pada poin pertama, Ulama meminta kepada Prabowo untuk sanggup melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Menurut salah satu petinggi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama sekaligus tim kemenangan Prabowo-Sandi, Haekal Hasan poin satu ini adalah bersepakat untuk kembali ke UUD 1945 naskah asli yang disahkan pada 18 Agustus 1945.

"Kita minta ke pak Prabowo mau gak ini kembali ke UUD 1945 naskah asli bukan amandemen. Pak Prabowo mau nah pak Jokowi mau gak, kan enggak mau," ujarnya saat menjadi pembicara di acara talk show ILC saat musim kampanye Pilpres lalu.

Meski Pilpres telah usai, namun keberadaan 17 pakta integritas Ijtima Ulama dengan Prabowo apakah bisa dikatakan berakhir? Sebab dalam pidatonya pada Kamis 27 Juni 2019, menyebutkan, bahwa perjuangan tidak berhenti.

"Kami yakin bahwa kami tidak akan berhenti untuk memperjuangkan cita-cita tersebut. Kita bisa berjuang di legislatif, kita bisa berjuang di forum-forum lain. Kita bisa konsolidasi. Kita punya kekuatan massa yang riil. Marilah kita menatap masa depan dengan tetap semangat dan tetap optimistis," ujar Prabowo saat itu. (R24/Bisma).