RIAU24.COM - Dilantiknya jabatan 12 wakil menteri di 11 Kementerian oleh Presiden Jokowi, mendapat sorotan publik. Bahkan, Jokowi dinilai masih akan bagi-bagi kursi non-kabinet kepada rekan koalisinya yang belum terakomodir.

Diketahui, baik Hanura PBB dan PKPI hingga saat ini belum mendapat jatah di Kabinet Indonesia Maju 2019-2024.

Pengamat politik Rico Marbun mengatakan wajar jika Jokowi memberikan kursi menteri atau wakil menteri kepada perwakilan partai yang dulu berkeringat memenangkannya.
zxc1

"Menteri atau wamen memang merupakan jabatan politik. Jabatan politik yang diberikan tentu yang pertama untuk mengokohkan posisi Presiden. Tapi yang aneh sekarang ini sebenarnya kritik bagi-bagi jabatan justru kencang sekali berasal dari rekan koalisi pendukung pada pilpres lalu," ujar Rico dilansir dari detik.com, Ahad, 27 Oktober 2019.

Dia juga menilai ada ketidakpuasan dari beberapa pendukung Jokowi terkait susunan kabinet. Apalagi pada kebinet tersebut menampung Partai Gerindra yang merupakan lawan utama Jokowi di Pilpres 2019 lalu, dengan menempatkan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan dan Edhy Prabowo sebagai Menteri KKP.

Kata Rico, Jokowi memang punya rekam jejak merangkul lawan politik di kabinet. Hal tersebut tergambar saat Jokowi memutuskan menempatkan kader Golkar dan PAN di Kabinet Kerja setelah Pilpres 2014. 

"Tradisi meng-absorb lawan sebenarnya sudah pernah dilakukan Jokowi pada kabinet kerja kesatu, tepat 2 tahun pasca 2014 Jokowi sudah mengajak Golkar dan PAN masuk. Jadi kalau Jokowi mengajak masuk lawannya kembali pada periode ke-2, ini bukan sesuatu yang baru," jelasnya.

zxc2

Meski demikian, Rico juga menilai wajar jika ada partai koalisi Jokowi yang protes terkait keberadaan Gerindra di Kabinet Indonesia Maju. Tapi, dia juga menyarankan partai koalisi Jokowi yang melayangkan keberatan itu untuk bersabar karena dia yakin Presiden akan memberikan jabatan nonkabinet.

"Hanya saja karena Jokowi ingin hasil kilat, maka proses menyerap lawan pun pada periode kedua dilakukan dengan kilat. Kedua kubu koalisi yang kurang puas karena merasa tidak diserap di kabinet saat ini baiknya harus mengerti bahwa mungkin size politik mereka juga tidak terlalu besar dan juga sebenarnya mereka harus sabar karena kan masih banyak posisi non-kabinet yang masih bisa dibagi," terangnya lagi Rico.

"Jujur saja, kan di periode pertama banyak timses Jokowi yang menjadi komisaris di BUMN dll. Baiknya sabar tunggu giliran," tutup Rico.