RIAU24.COM -  Wakil ketua komisi IV DPRD Riau Dani M Nursalam geram banyaknya truck yang melebihi kapasitas alias Over Dimension dan Overload (ODOL) masuk ke dalam kota Pekanbaru seperti jalan HR Seobrantas Panam.  Menurutnya sesuai aturan kendaraan ODOL tidak bolah melewati dalam kota tapi jalan lingkar yang sudah ditetapkan. 

"Kita akan minta Dishub meningkatkan Pengawasan terhadap ODOl yang masuk ke dalam kota, jika melampau tonase segera ditindak dan disanksi agar kita bisa menjaga ruas jalan kita, supaya tidak rusak, "katanya. Rabu 30 Oktober 2019.

Dani juga mengaku masalah ODOl ini nantinya akan menjadi fokus pembahasan komisi IV yang baru dan lama dengan dinas terkiat seperti perhubungan. Sebab Dia melihat kebaradaan ODOL masuk ke dalam kota ini selain merusak jalan juga menganggu keselamatan penguna jalan lainya. 

"Nanti kita akan rencanakan pemanggilan dinas terkait untuk membahas ini, " terang politisi PKB itu. 

Sementar itu anggota komisi IV DPRD Riau Husni Thamrin akan mengusulkan anggaran untuk pemotongan truck over demension over loading (ODOl).  Menurutnya anggaran itu lebih kepada pengadaan alat pemotongan nantinya. 

"Untuk sumber daya sudah ada tapi untuk alat dan tempat penampungan kendaaran yang sudah dipotong belum ada, " kata Thamrin. Senin 28 Oktober 2019.

Diakui anggota komisi IV itu bahwa penanganan truck ODOL ini akan melibatkan lintas sektor diantaranya Jaksa, Polisi,  Dishub dan PUPR. Maka dari itu dengan banyaknya melibatkan instansi Ia berharap gubernur Riau bisa serius dalam menangani masalah ODOl ini apalagi banyak jalan Rusak di Riau akibatnya. 

"Sesuai pidato Gubernur beberapa waktu lalu 52 persen jalan di Riau hancur. Itu aja dana kita habis terkuras di situ. Maka dari itu dengan semangat bersama Gubernur harus serius menangani masalah ini, " jelasnya.

Terkait soal adanya perubahan Alat kelengkapan dewan (AKD) apakah mempengaruhi soal penertipan ODOL, Politisi Gerindra ini mengatakan tidak akan mempengaruhi sebab keputusan terkait penertipan ODOL itu bersifat kolektif dan kolegial. 

"Keputusan di komisi adalah keputusan bersama kolektif dan kolegial tidak bisa seorang ketua memutuskan sendiri, sebab ini lembaga bukan perusahaan, " terangnya. 

Husni juga meminta pusat mengaktifkan kembali jembatan timbang yang ada di Riau agar keberadaan truk ODOl bisa ditertipkan. 

"Soal Korupsi di jembatan Timbang itu hal teknis. Kan ada CCTV, yang bisa di sesuaikan satu untuk pusat dan satu untuk provinsi sesuai tingkatan, "tutupnya.