RIAU24.COM -  Pemerintah Iran mengecam keras atas keputusan Amerika Serikat (AS) yang kembali menjatuhkan sanksi baru terhadap mereka.  Wakil Presiden Pertama Iran, Es'haq Jahangiri mengecam sanksi tersebut sebagai tindakan koersif dan sepihak yang menargetkan Iran.

Sanksi baru ini menargetkan sektor konstruksi dan perdagangan, khususnya kepada perusahaan yang menjual empat bahan yang digunakan Teheran dalam program nuklirnya.

"Sanksi itu adalah pelanggaran yang jelas terhadap hukum internasional dan Piagam PBB. Komunitas internasional memikul tanggung jawab dalam hal ini," ucapnya dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir PressTV pada Minggu 3 November 2019.

Sementar itu Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Abbas Mousavi juga mengecam sanksi itu. Mousabo mengatakan, langkah-langkah tersebut menunjukkan kelemahan dan ketidakmampuan Washington dalam diplomasi.

"AS harus kembali mengimplementasikan komitmennya di bawah Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), alih-alih merangkul ilusi buatan sendiri dan menjatuhkan sanksi retoris dan retoris yang tidak akan pernah mewujudkan tujuannya," ucapnya, menggunakan nama resmi kesepakatan Iran.

Pada hari Jumat, Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo menyebut bahwa alasan sektor konstruksi Iran menjadi target sanksi adalah karena sektor ini dikendalikan secara langsung atau tidak langsung oleh IRGC, yang oleh AS dicap sebagai organisasi teroris asing.