Menu
Kuantan Singingi Rokan Hulu Meranti Indragiri Hulu Pelalawan Kampar Riau Bengkalis Rokan Hilir Siak Pekanbaru Indragiri Hilir

Biar Enggak Dicap Menghidupkan Orde Baru, Politisi Golkar Sarankan GBHN Diatur Dalam UU

Riki Ariyanto • 2 Dec 2019, 19:14
Ketua Fraksi Partai Golkar di MPR RI, Idris Laena menyebutkan, pengaktifan garis-garis besar haluan negara (GBHN) tidak perlu harus melalui ketetapan MPR atau TAP MPR (foto/ilustrasi)
Ketua Fraksi Partai Golkar di MPR RI, Idris Laena menyebutkan, pengaktifan garis-garis besar haluan negara (GBHN) tidak perlu harus melalui ketetapan MPR atau TAP MPR (foto/ilustrasi)

zxc2

Baca juga: Said Didu Dipolisikan usai Kritik Proyek PSN PIK 2, Mahfud MD Bilang Begini...
"Kemudian memberikan penguatan kepada fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagai lembaga tertinggi negara sehingga presiden akan menjadi mandataris MPR," ujarnya saat diskusi dengan tema "Menakar Peluang Amendemen Konstitusi?" yang digelar di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (2/12/2019).

Baca juga: Menag Kritik Rektor yang Suka ke Luar Kota: Cuma Tidur Tak Jadi Pembicara
Ia juga menyebutkan, sebaiknya GBHN yang sedang diisukan ini tidaklah mengikat kepala negara. Hal ini untuk keluasan pemerintahan.

Sambungan berita: "Saya ingin mengatakan jangan sampai juga ada ada garis-garis besar…
GBHN MPR
Halaman: 123Lihat Semua
BERITA TERKAIT