“Termasuk protes Ibu Eselang yang ketika dilakukan eksekusi pembebasan lahan di Kandis kemarin. Kami menghargai semua respon masyarakat. Untuk proses pembebasan lahan yang  dilakukan oleh Kementerian PUPR dan Kementerian ATR/BPN, harga ganti rugi lahan sudah sesuai dengan prosedur appraisal yang dilakukan oleh jasa konsultan independen. Sehingga untuk hal ini tidak ada kesewenang-wenangan disini," jelasnya.

Diutarakannya lagi, jika masyarakat menempuh jalur hukum melalui pengadilan dan kemudian sudah diputus, maka hasil keputusan tersebut sudah bebas dari intervensi manapun. "Hutama Karya sebagai BUMN akan selalu taat pada peraturan serta undang-undang yang berlaku," kata dia.

Selain membangun tol Pekanbaru-Dumai, hingga saat ini Hutama Karya telah membangun 469,5km JTTS. 179 km diantaranya sudah beroperasi penuh yakni ruas Bakauheni-Terbanggi besar sepanjang 140km, ruas Medan-Binjai beroperasi sebagian sepanjang 13km, dan ruas Palembang-Indralaya sepanjang 22km. Kemudian untuk ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung sepanjang 189km masih beroperasi tanpa berbayar.

HK sendiri juga tengah fokus untuk membangun ruas-ruas prioritas lainnya, sehingga di 2024, mulai dari Lampung hingga Aceh sepanjang 2.765km yang terdiri dari 24 ruas dapat tersambung dan beroperasi penuh.