RIAU24.COM - JAKARTA- Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dari fraksi Partai Demokrat, Achmad MSi menyebutkan, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung sangat cocok untuk Indonesia karena amanah reformasi.

zxc1

"Karena dengan Pilkada langsung maka Kepala daerah proses memiliki tanggung jawab moral yang lebih tinggi," ujarnya saat menjadi pembicara dalam Diskusi Empat Pilar MPR, Media Center, Komplek parlemen, Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Namun demikian, Achmad berpendapat, ada plus dan minusnya dalam pemilihan langsung. Seperti maraknya politik uang dan tingginya biaya kontestasi. Untuk itu, harus ada pengketatan kandidat seperti harus ada seleksi kompetensi dan kualitas.

"Contohnya untuk Pilkada Provinsi, bila dari kalangan militer maka syarat yang harus dimililki, ia harus bintang dua," ujarnya.

zxc2

Achmad pun menyebutkan, kita pernah melalui Pilkada perwakilan. "Dan kita sudah mengalaminya demokrasi terpimpin sehingga kedaulatan rakyat dalam hal ini tidak dapat dijalankan sepenuhnya," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berencana melakukan evaluasi pilkada langsung. Salah satu yang disoroti adalah mengenai tingginya biaya politik akibat pilkada langsung.

Evaluasi pilkada langsung sendiri memunculkan kembali wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan wacana tersebut sudah ditampung dan akan dibicarakan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Nanti dibahas semuanya. Artinya semua ditampung dulu, semua ide ditampung. Posisi tadi kan KPU yang melapor kalau secara internal nanti kita akan bicara," ujar Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2019).

Mahfud mengatakan pemerintah belum mempunyai sikap terkait usulan evaluasi pilkada. Tapi dia memastikan semua usulan akan dibahas.

"Ada disinggung, tapi tidak dibahas. Tapi pemerintah belum punya pendapat resmi. Kami baru saling lempar ide, jadi belum dibahas dan belum ada kesimpulan. Tapi tentu akan dibahas," tutur Mahfud.

Mahfud belum bisa memastikan sikap pemerintah terkait kepala daerah yang dipilih oleh DPRD. "Dibahas pasti, tapi apa diubah atau nggak itu nanti," sebutnya.

Wacana mengenai pemilihan kepala daerah dipilih DPRD juga pernah muncul beberapa waktu lalu. Ketua KPU Arief Budiman saat itu mengatakan pemilihan kepada daerah lewat DPRD sudah tidak lagi relevan.

"Jadi tidak ada lagi kekhawatiran yang mestinya dijadikan alasan untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah itu ke DPRD," ujar Arief.  (R24/Bisma)